“SEJARAH KERAJAAN SINGHOSARI”

 Latar belakang

            Berkembangnya ilmu pengetahuan khususnya ilmu sejarah harus sejalan dengan pengetahuan mahasiswa dalam memahami sebanyak mungkin tentang sejarah  masa lampau, seperti halnya kita mempelajari dan memahami kerajaan yang kita bahas dalam makalah ini yaitu kerajaan singhosari, pada mulanya kerajaan ini bergabung dengan kerajaan kediri, tapi karena keegoisan penguasanya “ken arok” kerajaan ini memisahkan dari kediri, dengan jalan membunuh bupati tumampel yang berkuasa pada saat itu dan bahkan mengwini istri bupati tersebut, setelah beberapa lama berkuasa ken arok di bunuh oleh anak tirinya sendiri (anusapati), sebagai balas dendam atas terbunuhnya ayahnya, tak beberapa lama anusapati di bunuh oleh Tohjaya Yang merupakan anak kandung ken arok dari istri lainnya, kemudian setelah beberapa bulan tohjaya dibunuh oleh Rangga wuni yang notabennya anak dari anusapati, sebagai balas dendam atas terbunuhnya ayahnya, tapi saat raja ini berkuasa tidak terjadi pembunuhan lagi, kerajaan berjalan makmur sampai ia wafat, dan diterskan kekuasaannya oleh anaknya yang bernama kartanegara, saat menjalankan pemerintahannya raja di bantu 3 mahamentri, ia berambisi menguasai daerah-daerah di sekitar singhosari sampai seluas mungkin. Lalu ia mengirimkan pasukan ke sumatra untuk memperluas wilayahnya, begitu juga bali berhasil ditaklukannya, atas keberhasilannya itu kaisar di tiongkok ingin singhosari menyatakan kedaulatan bergabung dengan tiongkok, tapi kertajaya tidak mau, dan pada ahirnya kaisar itu menyiapkan pasukan untuk menghukum raja jawa,  sebelum pasukan tiongkok datang ternyata kediri menyerang singhosari dengan 2 jalur yaitu utara dan jalur selatan, oleh karena pasukan singhosari yang dikirim di sumatra belum pulang, kerajaan kediri berhasil menaklukan singhosari dan membunuh raja, pendeta, dan orang berpengaruh lainnya.

Gambar

 

KERAJAAN SINGHOSARI

Raja pertama kerajaan singhosari adalah SRI RANGGAH RAJASA AMURWABHUNI, atau di kenal dengan sebutan KEN AROK, ken arok berasal dari desa Pangkur, ia merupakan pencuri dan penyamun dan selalu menjadi buronan alat-alat negara, berkat pendeta yang mengambilnya sebagai anak pungut, ia di didik dan mengabdi  kepada seorang  akuwun  atau seorang bupati di tumampel yang bernama tunggul ametung, karena sifat yang dimiliki ken arok yang ingin atau haus akan kekuasaan maka dibunuhlah akuwun tersebut dan KEN DEDES istri akuwun yang dibunuh dikawininya, sehingga ia berhsil mengambil kekuasaan di tumampel dan setelah berkuasa dan banyak pengikutnya ia melepaskan  diri dari pusat pemerintahan kerajaan kediri, sementara itu di kediri terjadi perselisihan antara raja dan pendeta, kemudian para pendeta melarikan diri ke tumampel, dan di tumampel pendeta tersebut diterima baik dan dapat perlindungan dari ken arok.

Oleh karena  alasan atau peristiwa  tersebut raja kediri kertajaya bertindak terhadap ken arok dengan memerangi ken arok, tapi dalam pertempuran di Ganter tahun 1222 ia mengalami kekalahan metlak, maka sejak tahun 1222 Ken arok menjadi raja tumampel dan kediri, yang ibu kotanya berada di tumampel atau singhosari, yang resminya disebut Kutaraja. Pemeritahannya pada saat itu aman dan tentram.

Tidak lama setelah tunggul ametung dibunuh ken arok, istrinya yang dikawini yaitu ken dedes melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama ANUSAPATI. Ken dedes juga punya anak laki-laki dari perkawinannya dengan ken arok yang diberi nama MAHESA WONGA TELENG,dari istri lain yaitu Ken umang ken arok juga punya putra lagi yang diberinama TOHJAYA.

Tahun 1227 ken arok dibunuh oleh anak tirinya, Anusapati, sebagai balas dendam terhadap pembunuhan tunggul ametung, ken arok dimakamkan atau dicandikan di kagenengan, selatan singhosari dalam bangunan suci agama siwa dan budha, sementara ken dedes wafatnya tidak diketahui dan diperkirakan arca Prajnaparapita yang luar biasa indahnya merupakan perwujutannya. 

Saat pemerintahan dipegang anusapati berlangsung aman dan tentram, oleh karena anusapati telah membunuh ken arok, timbul dendam oleh pangeran tohjaya, dengan suatu muslihat  pada tahun 1247 tohjaya membunuh Anusapati, dan anusapati dimakamkan atau dimulyakan di candi kidal, sebelah tenggara Malang.

Pemerintahan tohjaya berlangsung tahun 1248 dan hanya bertahan beberapa bulan saja memegang pemerintahan, dikarenakan anak dari anusapati yang bernama Rangga wuni membunuhnya sebagai balas dendam karena tohjaya telah membunuh ayahandanya,  tohjaya sempat melarikan diri tetapi luka-luka akibat serangan Rangga wuni, dalam pelariannya tohjaya meninggal dunia dan dicandikan atau dimakamkan di Karang lumbang.

Dalam tahun itu juga (1248) rangga wuni menduduki tahta kerajaan singhosari dengan nama Sri jaya wisnuwardana, dan namanya dikekalkan dalam prasasti, saudara sepupunya, mahesa cempka anak dari wonge teleng yang selalu senasip seperjuangan dengan rangga wuni diberi kekuasaan pula untuk ikut memerintah dengan pangkat Ratu angabhaya dan dengan gelar Nara sihamurti, mereka memerintah berdua bagaikan wisnu dan indra, dalam tahun 1254 sang raja menobatkan anaknya, kartanegara, sebagai raja, tetapi ia sendiri tidak turun tahta melainkan memerintahkan terus untuk anaknya, wisnuwardhana meninggal dalam tahun 1268 di mandaragiri, dan dicandikan di Waleri, dalam perwujutannya sebagai siwa dan di jajaghu (candi jogo) sebagai buddha amoghapasa.

Candi jogo mempunyai kaki yang bertingkat tiga dan tersusun berundak undak. tubuh candinya yang letaknya di bagian belakang  kaki candi, relief-reliefnya merupakan pahatan datar, gambar-gambarnya menyerupai wayang kulit bali sekarang, dan tokoh-tokoh satriyanya di ikuti panakawan (bujang pelawak).

Pada saat pemerintahan kartanegara 1268-1292 kita ketahui bahwa sang raja dibantu oleh 3 mahamentri yaitu; rakrayan i hino, rakrayan i sirikan dan rakrayan i halu, mereka meneruskan dan mengatur rintah-perintah braja melalui mentri pelaksana, yaitu; rakrayan apatih, rakrayan demung, dan rakrayan kanuhunan, mengenai urusan keagamaan di angkatlah seorang dharmadhyaksa rikasogotan (kepala agama buda), bdisamping itu ada pendeta yang mendampingi seorang raja, seorang mahabrahmana dengan pangkat shangkadara. Dalam politiknya kartanegara mencita-citakan kekuasaan yang meliputi daerah-daerah disekeliling

kerajaan singhosari sampai seluas mungkin, untuk itu ia menyingkirkan tokoh yang mungkin menentang dan menghalang-halanginya,  mula mula patihnya sendiri yang bernama kebo arema atau raganatha, ia diganti kebo tengah atau ragani, raganatha dijadikan adhyaksa di tumampel,kemudian seorang yang kurang dipercaya karena terlalu dekat dengan kediri, yang bernama banak wide di jauhkan dengan pengangkatan menjadi bupati di sungeneb, madura dengan gelar Arya wiraraja. Pada tahun 1275 kertanegara memperluas kerajaannya ke sumatra tengah, pengiriman pasukannya yang terkenal dengan sebutan pamalayu, yang berlangsung sampai tahun 1292 dan ketika pasukan itu tiba di singhosari sang raja telah tidak ada lagi, hasil pamalayu itu dapat dilihat dari prasasti pada alas arca amonghapaca yang didapat di sungai langsat, dalam prasasti itu diterangkan bahwa dalam tahun 1286 atas printah maharajadhiraja sri kartanegara wikrama dharmottunggadewa sebuah arca amomghapaca beserta 13 pengikutnya dipindahkan dari bumi jawa ke sawarnabhuni. Penempatan arca itub di pimpin suatu panitiya yang terdiri atas 4 orang pegawai tinggi, atas hadiah ini rakyat melayu sangat senang terutama rajanya yang bernama srimat tribhuwanaraja mulawarmandewa,.

Dari nagarakertagama dapat diketahui bahwa dalam tahun 1284 bali ditaklukan oleh kartanegara begitu juga pahang,sunda,bakulapura (klimantan barat daya) dan gurun(maluku) termasuk dalam lingkungannya, dengan cempa juga ada persekutuan yang diperkuat  lewat perkawinan, menurut prasasti po sah di hindia belakang, raja simhawarman 3 mempunyai 2 orang permaisuri, seorang diantaranya putri dari jawa, mungkin saudara kertanegara, hubungan ini dilanjutkan sampai jaman majapahit, itu nyata karena buktinya saat beruta bahwa anak jaya simhawarman 3 sewaktu cempa diserang oleh annam ia melarikan diri ke jawa. 

Sementara itu berkali kali telah datang di singhosari utusan-utusan dari tiongkok yang menuntut pengakuan kedaulatan kaisar kubailah khan, mula-mula kertanagara tidak menghiraukan, karena ia tidak bersedia mengakui kedaulatan tiongkok, lama kelamaan kertanagara kesal juga, pemimpin utusan yang datang pada tahun 1289 “meng k`i” dikirim kembali setelah diberi cacat pada mukanya, penghinaan itu membuat amarah yang bukan main pada kaisar tiongkok, sehingga ia menyiapkan tentara untuk menghukum raja jawa, sebelum ada penyerangan dari tiongkok, ternyata ada bahaya lain yang lebih dekat dan tak terduga,

sejak tahun 1271 di kediri memerintah seorang raja bawahan yang bernama jaya ketawang, raja ini nersekutu dengan wiraraja dari sumeneb, yang selalu memata-matai kartanegara, insiden dengan tiongkok dan perginya pasukan singhosari ke sumatrayang sampai sekian lama belum kembali  merupakan kesempatan baik untuk menggulingkan kartanegara, atas nasehat dan petunjuk wiraraja, dalam tahun 1292  jaya ketawang melancarkan serangan terhadap singhosari dari dua jurusan; jalan utara terdiri dari tentara yang tak seberapa kuat tapi mengacau sepanjang perjalanan dan menimbulkan kegaduhan dimana-mana, dan jalan selatan bergeraklah dengan diam-diam pasukan induknya.

Kertanegara mengira serangan hanya datang dari utarasaja, dan dikirimlah 2 orang menantunya yaitu raden wijaya (anak lembutal, cucu mahesa cempaka) dan arddharaja (anak jaya ketawang), tentara kediri yang dari arah selatan terpukul mundur dan terus dikejar, sementara pasukan kediri dari arah selatan dengan mudahnya melakukan serangan dan memasuki keraton dan kota singhosari, kertanegara beserta patih-patihnya, pendeta-pendeta terkemuka, dan pembesar lain sedang makan dan minum sampai mabok, dan dalam serbuan itu terbunuhlah semua.

Tapi kenyataannya kertanegara minum sampai berlebih-lebihan bersama dengan sang maha wrddhammantri dan para pendeta terkemuka menunjukan bahwa ketika kita singhosari diserbu kertanegara bukannya sedang berpesta melainkan sedang melakukan upacara-upacara Tantrayana, memang kartanegara adalah seorang pengikut yang setia benar pada agamamanya yaitu buda tantra.

Prasasti tahun 1289 pada lapik arca (joko dolok) di surabaya menerangkan bahwa kartanegara telah dinobatkan sebagai jina atau dahyani budha yaitu Aksobhya, sebagai jina ia bergelar Jnanasiwabajra, setelah wafat ia dinamakan Siwa budha,

Dalam pararaton dan dalam nagarakartagama dinamakan “Mokteng” atau yang wafat di Siwabudhaloka, sedangkan dalam prasasti-prasasti dinamakan “Lina ring” atau yang wafat di Siwabudhalaya, dan dinamakan “Lumah ri” atau yang wafat di Siwabuddha.

Kartanagara dimakamkan atau dimulyakan di candi Jawi sebagai siwa dan Buddha.

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PENYELEWENGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

 

 

 

 

   Latar Belakang

 

Meningkatnya kebutuhan dalam pendidikan, mendorong pemerintah Indonesia menyalurkan berbagai bantuan demi kelangsungan pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana bantuan operasional Sekolah (BOS) diperuntukkan bagi setiap sekolah tingkat dasar di Indonesia dengan tujuan meningkatkan beban biaya pendidikan demi tuntasnya wajib belajar sembilan tahun yang bermutu.

 

Namun kebijakan Dana BOS bukan berarti behentinya permsalahan pendidikan, masalah baru muncul terkait dengan penyelewengan dana BOS, dan ketidakefektifan pengelolan dana BOS, tujuan dari pemerintah sendiri baik, namun terkadang sistem yang ada menjadi bumerang dan menghadirkan masalah baru, selain itu pribadi dan budaya manusia Indonesia ikut berpengaruh terhadap penyelewengan dan ketidakefektifan pengelolaan dana BOS. Oleh karena itu dibutuhkan kerja sama semua elemen dalam mewujudkan efektifitas pengelolaan dana BOS.

 

Oleh karena itu, kami memilih untuk mengangkat masalah pengelolaan dana BOS serta permasalahannya, sehingga mudah-mudahan makalah kecil ini bisa memberikan gambaran bagi para pembaca terkait dengan pengelolaan dana BOS serta permaslahannya, solusi yang muncul bukan berarti solusi terbaik, ini hanyalah sedikit sumbangan pemikiran dari kami untuk perkembangan pendidikan di Indonesia.

Gambar

 

Dana Bos

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan pengembangan lebih lajut dari Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bidang Pendidikan, yang dilaksanakan pemerintah pada kurun 1998-2003, dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM yang dilaksanakan dalam kurun 2003-2005. BOS dimaksudkan sebagai subsidi biaya operasional sekolah kepada semua peserta didik wajib belajar, yang untuk tahun 2009 jumlahnya mencapai 26.866.992 siswa sekolah dasar, yang disalurkan melalui satuan pendidikan. Dengan Program BOS, satuan pendidikan diharapkan tidak lagi memungut biaya operasional sekolah kepada peserta didik, terutama mereka yang miskin.

Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Namun, sampai dengan saat ini masih banyak orang miskin yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh pendidikan bermutu, hal ini disebabkan antara lain karena mahalnya biaya pendidikan. Disisi lain, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yang dikenal dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Konsekuensi dari hal tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/Mts serta satuan pendidikan yang sederajat).

Kenaikan harga BBM beberapa tahun belakangan dikhawatirkan akan menurunkan kemampuan daya beli penduduk miskin. Hal tersebut dapat menghambat upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan.

Salah satu program di bidang pendidikan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain dalam rangka mendukung pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan dana kepada sekolah-sekolah setingkat SD dan SMP untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orangtua siswa. BOS diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya dana untuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid.

 

 Mekanisme Pencairan BOS

 

Pengalokasian/pencairan dana BOS dilaksanakan sebagai berikut:

  1. Tim Manajemen Pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah melalui Tim Manajemen BOS Provinsi, kemudian menetapkan alokasi dana BOS tiap provinsi.
  2. Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, Tim Manajemen BOS Pusat membuat alokasi dana BOS tiap provinsi yang dituangkan dalam DIPA provinsi.
  3. Tim Manajemen BOS Provinsi dan Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di tiap sekolah.
  4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota menetapkan sekolah yang bersedia menerima BOS melalui Surat Keputusan (SK). SK penetapan sekolah yang menerima BOS ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dewan Pendidikan. SK yang telah ditandatangani dilampiri daftar nama sekolah dan besar dana bantuan yang diterima (Format BOS-02A dan Format BOS-02B). Sekolah yang bersedia menerima BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB).
  5. Tim Manajemen BOS Kab/Kota mengirimkan SK alokasi BOS dengan melampirkan daftar sekolah ke Tim Manajemen BOS Provinsi, tembusan ke Bank/Pos penyalur dana dan sekolah penerima BOS.

 

    Penggunaan Dana Bos

 

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah. Hasil kesepakatan penggunaan dana BOS (dan dana lainnya tersebut) harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat yang dilampirkan tanda tangan seluruh peserta rapat yang hadir.

            Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh sekolah, sekolah wajib menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran atau mengganti yang telah rusak. Buku yang harus dibeli untuk tingkat SD adalah buku mata pelajaran Pendidikan Agama, serta mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan, sedangkan tingkat SMP adalah buku mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Adapun dana BOS selebihnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegitan berikut:

  1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah gratis, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan).
  2. Pembelian buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi di perpustakaan (hanya bagi sekolah yang tidak menerima DAK).
  3. Pembelian buku teks pelajaran lainnya (selain yang wajib dibeli) untuk dikoleksi di perpustakaan.
  4. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, unit kesehatan sekolah, dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olahraga, alat kesenian, perlengkapan kegiatan ekstrakulikuler, dan biaya pendaftaran mengikuti lomba).
  5. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah, dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopy/penggandaan soal, honor koreksi ujian, dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa).
  6. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor.
  7. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk pemasangan barujika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset.
  8. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecetan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik, dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
  9. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS.
  10. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama.
  11. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyebrangan, dll).
  12. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos.
  13. Pembelian komputer dekstop untuk kegiatan belajar siswa, maksimum 1 set untuk SD dan 2 set untuk SMP, pembelian 1 unit printer, serta kelengkapan komputer seperti hard disk, flash disk, CD/DVD, dan suku cadang komputer/printer.
  14. Jika komponen 1 s.d 13 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, mebeler sekolah, dan peralatan untuk UKS. Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama.

Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar. Besaran atau satuan biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar tersebut harus mengikuti batas kewajaran. Pemerintah Daerah wajib mengeluarkan peraturan tentang batas kewajaran tersebut di daerah masing-masing dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, faktor geografis dan faktor lainnya.

 

   Permasalahan Pengelolahan Dana Bos 

    Deskripsi Masalah

Mulai pertengahan 2010, kemendiknas mulai menggunakan mekanisme baru penyaluran dana BOS. Dana BOS tidak lagi langsung ditransfer dari bendahara negara ke rekening sekolah, tetapi ditransfer ke kas APBD selanjutnya ke rekening sekolah.

Kemendiknas beralasan, mekanisme baru ini bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam penyaluran dana BOS. Dengan cara ini, diharapkan pengelolaan menjadi lebih tepat waktu, tepat jumlah, dan tak ada penyelewengan. Harus diakui, masalah utama dana BOS terletak pada lambatnya penyaluran dan pengelolaan di tingkat sekolah yang tidak transparan. Selama ini, keterlambatan transfer terjadi karena berbagai faktor, seperti keterlambatan transfer oleh pemerintah pusat dan lamanya keluar surat pengantar pencairan dana oleh tim manajer BOS daerah.

Akibatnya, kepala sekolah harus mencari berbagai sumber pinjaman untuk mengatasi keterlambatan itu. Bahkan, ada yang meminjam kepada rentenir dengan bunga tinggi. Untuk menutupi biaya ini, kepsek memanipulasi surat pertanggungjawaban yang wajib disampaikan setiap triwulan kepada tim manajemen BOS daerah. Ini mudah karena kuitansi kosong dan stempel toko mudah didapat.

Kepsek memiliki berbagai kuitansi kosong dan stempel dari beragam toko. Kepsek dan bendahara sekolah dapat menyesuaikan bukti pembayaran sesuai dengan panduan dana BOS, seakan- akan tidak melanggar prosedur.

Tidaklah mengherankan apabila praktik curang dengan mudah terungkap oleh lembaga pemeriksa, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Ibarat berburu di kebun binatang, BPK dengan mudah membidik dan menangkap buruan. BPK dengan mudah menemukan penyelewengan dana BOS di sekolah.

BPK Perwakilan Jakarta, misalnya, menemukan indikasi penyelewengan pengelolaan dana sekolah, terutama dana BOS tahun 2007-2009, sebesar Rp 5,7 miliar di tujuh sekolah di DKI Jakarta. Sekolah-sekolah tersebut terbukti memanipulasi surat perintah jalan (SPJ) dengan kuitansi fiktif dan kecurangan lain dalam SPJ.

Contoh manipulasi antara lain kuitansi percetakan soal ujian sekolah di bengkel AC mobil oleh SDN 012 RSBI Rawamangun. SPJ dana BOS sekolah ini ternyata menggunakan meterai yang belum berlaku. Bahkan lebih parah lagi, BPK tidak menemukan adanya SPJ dana BOS 2008 karena hilang tak tentu rimbanya.

Berdasarkan audit BPK atas pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2007 dan semester I 2008 pada 3.237 sekolah sampel di 33 provinsi, ditemukan nilai penyimpangan dana BOS lebih kurang Rp 28 miliar.

Penyimpangan terjadi pada 2.054 atau 63,5 persen dari total sampel sekolah itu. Rata-rata penyimpangan setiap sekolah mencapai Rp 13,6 juta. Penyimpangan dana BOS yang terungkap antara lain dalam bentuk pemberian bantuan transportasi ke luar negeri, biaya sumbangan PGRI, dan insentif guru PNS.

Periode 2004-2009, kejaksaan dan kepolisian seluruh Indonesia juga berhasil menindak 33 kasus korupsi terkait dengan dana operasional sekolah, termasuk dana BOS. Kerugian negara dari kasus ini lebih kurang Rp 12,8 miliar. Selain itu, sebanyak 33 saksi yang terdiri dari kepsek, kepala dinas pendidikan, dan pegawai dinas pendidikan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Perubahan mekanisme penyaluran dana BOS sesuai dengan mekanisme APBD secara tidak langsung mengundang keterlibatan birokrasi dan politisi lokal dalam penyaluran dana BOS. Konsekuensinya, sekolah menanggung biaya politik dan birokrasi.

Sekolah harus rela membayar sejumlah uang muka ataupun pemotongan dana sebagai syarat pencairan dana BOS. Kepsek dan guru juga harus loyal pada kepentingan politisi lokal ketika musim pilkada. Dengan demikian, praktik korupsi dana BOS akan semakin marak karena aktor yang terlibat dalam penyaluran semakin banyak.

 Penyebab dan Akibat Masalah

Penyebab timbulnya masalah-masalah dalam program BOS yaitu:

1.      Pengalokasian dana tidak didasarkan pada kebutuhan sekolah tapi pada ketersediaan anggaran. Hendaknya pengalokasian dana didasarkan pada kebutuhan sekolah, agar tidak terjadi saling tumpang tindih antara kebutuhan dengan anggaran yang disediakan. Adakalanya sekolah yang kebutuhannya sedikit, dan ada sekolah yang kebutuhannya banyak. Jika anggaran semua sekolah sama, di sekolah yang kebutuhannya sedikit akan memancing timbulnya korupsi karena anggaran yang berlebih, sedangkan di sekolah yang kebutuhannya banyak akan tetap mengalami kekurangan karena kebutuhannya tidak terpenuhi.

2.      Alokasi dana BOS ‘dipukul rata’ untuk semua sekolah di semua daerah, pada tiap sekolah memiliki kebutuhan dan masalah berbeda

3.      Korupsi dana pada tingkat pusat (Kemendiknas) terutama berkaitan dengan dana safe  guarding.

4.      Dinas pendidikan meminta sodokan atau memaksa sekolah untuk membuat pengadaan barang kepada perusahaan tertentu yang sudah ditunjuk dinas.

5.      Kepala sekolah menggunakan dana BOS untuk kepentingan pribadi melalui penggelapan, mark up, atau mark down.

6.      Uang yang dikeluarkan oleh orang tua murid cenderung bertembah mahal walaupun sudah ada dana BOS.

Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jelas terlihat bahwa didalam implementasinya, fungsi pengawasan sangat kurang. Tidak ada partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses implementasi anggaran di semua tingkat penyelenggara, Kemendiknas, dinas pendidikan, maupun sekolah. Pada tingkat pusat, proses penganggaran pun turut dimonopoli oleh Kemendiknas, akibatnya kepentingan Kemendiknas lah yang lebih terpenuhi, bukan mendahulukan yang perlu.

Penyebab yang lain misalnya pada tingkat penyelenggara (Sekolah dan perguruan tinggi), tidak ada aturan mengenai mekanisme penyusunan anggaran, warga dan stakeholder tidak memiliki akses untuk mendapat informasi mengenai anggaran sehingga mereka tidak bisa melakukan pengawasan. Lembaga pengawasan internal seperti Itjen, Bawasda, Bawasko, pun tidak mampu menjalankan fungsi. Serta pada tingkat sekolah, semua kebijakan baik akademis maupun finansial direncanakan dan dikelola kepala sekolah, dan komite sekolah dibajak oleh kepala sekolah sehingga menjadi kepanjangan tangan kepala sekolah.

Kami berpendapat, cara penyelewengan dana BOS yang paling bisa terjadi adalah melalui setoran awal kepada dinas sebelum dana BOS dicairkan atau didalam sekolah itu sendiri berhubung sekolah tidak melakukan kewajiban mengumumkan APBS (Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah) pada papan pengumuman sekolah. Selain itu, penyusunan APBS terutama pengelolaan dana bersumber dari BOS kurang melibatkan partisipasi orang tua murid. Akhirnya, kebocoran dana BOS di tingkat sekolah tidak dapat dihindari. Serta dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dana BOS yang kurang atau bahkan tidak dapat diakses oleh publik apabila ada kebutuhan informasi atau kejanggalan dalam pengelolaan dana BOS.

 

 

 

 

  Solusi Permasalahan

 

Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan dana BOS memang sudah banyak disinyalir di beberapa tempat, namun tentunya juga hal ini tidak bisa digeneralisasikan di semua tempat dan kondisi penyalahgunaan wewenang tersebut terjadi, namun jika dilihat dari segi peluang atau kesempatan, banyak sekali peluang yang bisa digunakan oleh oknum untuk bisa melakukan penyelewengan. Oleh karena itu hal yang paling penting adalah meminimalisir kesempatan dan peluang supaya tidak bisa terjadi dan tidak ada kesempatan oknum untuk keluar dari aturan yang sudah berlaku.

Menghapuskan kebijakan pendidikan yang bersubsidi jelas bukan menjadi solusi, karena memang pada intinya pendidikan adalah kebutuhan primer yang harus terpenuhi, dan juga Undang-Undang kita telah mengamanatkan untuk memberikan layanan gratis untuk pendidikan dasar. Oleh karena itu, penghapusan sama sekali kebijakan BOS bukan merupakan solusi bagi kemelut pengelolaan dana BOS.

Namun, setidaknya ada beberapa langkah yang kemungkinan bisa diambil oleh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan ini diantaranya :

 

1.      Peninjauan Kembali Kebijakan

UUD 1945 menyatakan bahwa pendidkan adalah hak bagi semua warga, terlebih pendidikan dasar untuk wajib belajar Sembilan tahun menjadi hak utama bagi warga Negara dan Negara wajib mengusahakan pembiayaannya. Ini menjadi amanat besar dan latar belakang utama kenapa dana BOS hadir dalam proses pendidikan wajib belajar 9 tahun. Namun pada kenyataannya tidak semua sekolah dan tidak semua warga Negara membutuhkan dan harus diberi subsidi untuk pendidikan dasar ini, hal ini terbukti dengan beberapa sekolah yang tidak menerima dana BOS,  tapi tetap menjual kualitas kepada customernya.

Peninjauan kembali bukan berarti penghapusan program, tapi pembaharuan design program BOS bisa menjadi solusi. Bisa saja pemerintah mengatur kembali pendanaan untuk sekolah yang sudah maju secara financial dan juga aturan yang khusus untuk warga Negara yang sudah tidak layak untuk mendapatkan subsidi.

 

2.      Dana Berkeadilan

Adil bukan berarti sama rata, bisa saja besaran antara yang satu dengan yang lainnya berbeda, tapi secara teknis dan hakikatnya besaran itu bisa mencukupi serta bisa digunakan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu dana yang berkeadilan sudah saatnya diberlakukan untuk pengelolaan subsidi pendidikan. Tidak sepantasnya peserta didik yang orang tuanya mampu secara financial, tapi masuk dan bersekolah di sekolah yang mendapatkan subsidi dari pemerintah, sehingga disini dibutuhkan peran serta dari sekolah untuk benar-benar mendata peserta didik yang layak disubsidi.

Jika dana berkeadilan ini benar-benar diterapkan dalam system pengelolaan dana subsidi pendidikan, bisa saja kedepan orang tua akan beranggapan jika dia tergolong kedalam warga yang layak mendapatkan subsidi maka dia harus menyekolahkan anaknya pada sekolah bersubsidi, sedangkan untuk warga yang tidak masuk kedalam kategori layak subsidi menyekolahkan anaknya ke sekolah yang tidak bersubsidi. Sehingga konsentrasi dana akan benar-benar terarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan, dan tidak ada kesenjangangn kualitas antara sekolah yang bersubsidi dengan sekolah yang tidak bersubsidi. Namun tentunya dana berkeadilan ini dibutuhkan sifat manusia Indonesia yang baik, tidak mendahulukan ego dalam bertindak dan sadar akan kepentingan umum atau social.

 

3.      Pengawasan yang Efektif dan Efisien

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen atau administrasi. Pengawasan merupakan tindakan yang berfungsi untuk memperhatikan kondisi yang terjadi di lapangan dengan kondisi yang diharapkan dari pembuat kebijakan. Kebijakan subsidi pendidikan yang tertuang dalam program BOS sudah seharusnya mendapatkan pengawasan yang baik dari pemerintah, karena ini merupakan program atau kebijakan pemerintah, sehingga perhatian untuk proses pengawasan pun harus diperhatikan. Selama ini pengawasan yang terjadi pada pengelolaan dana BOS cukup pada tataran pelaporan saja, sedangkan implementasi kenyataan di lapangan masih kurang, pihak pengawas, kantor dinas atau pemerintah, merasa cukup dengan laporan yang ada diatas kertas saja, padahal jika dilihat di lapangan, belum tentu sesuai dengan apa yang ada dalam laporan, sehingga disini benar-benar dibutuhkan pengawasan yang efektif dan efisien untuk menanggulangi penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana BOS. Pengawsan melekat dan pengefektifan tenaga pengawasan yang ada bisa jadi menjadi solusi bagi pengawasan yang efektif.

 

4.      Pendampingan Dari Ahli Yang Kompeten

Tidak sedikit juga sekolah yang melakukan kesalahan dan penyelewengan tidak dengan sengaja, ada juga factor ketidaktahuan, atau ketidaksengajaan, sehingga oleh oknum-oknum pendidikan diperdaya dan disalahgunakan. Oleh karena itu, pendampingan dari ahli yang kompeten bisa menjadi solusi untuk masalah ini. Ahli yang dimaksud bukan hanya professor atau dosen dari ahli keuangan, tapi minimal orang atau lembaga social yang faham pengelolaan pendidikan, sehingga pemahaman terhadap pengelolaan pendidikan akan menajdi dasar yang kuat bagi teknis pelaksanaan pengelolaan dana BOS. Hal ini dikarenakan di sekolah belum ada tenaga professional yang menangani manajemen sekolah, tenaga yang ada hanyalah lulusan SMA atau bahakan SMP, sedangkan untuk mengelola dana sebesar ini dibutuhkan beberapa kompetensi yang utama, disamping tentunya kompetensi manajerial.

Pendampingan bisa saja dari mahasiswa Administrasi Pendidikan, atau lembaga social lainnya yang bisa ikut mengawal dan menjadi mitra pendamping bagi sekolah. Hal ini bisa saja menekan penyalahgunaan dan ketidak tepatan penggunaan dana BOS di sekolah, terlebih lagi di daerah yang kemampuan guru dan tenaga kependidikan lainnya relatif berbeda dengan sekolah yang sudah lain.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

xplore

xplore

Image | Posted on by | Leave a comment

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!

Posted in Uncategorized | 1 Comment